Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) dimasa yang akan datang. Umumnya disusun untuk satu tahun. Di samping itu, anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan belanja dimasa yang akan datang. Memang perlu disadari, bahwa setiap struktur pemerintahan menuntut suatu sistem keuangan yang dapat menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam tugas pemerintah sebagai unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang-barang publik yang manfaatnya sangat luas dan dapat dinikmati oleh banyak orang,

Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ), bukanlah sekedar untuk mencapai stabilitasi suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif pendek namun pada esensinya sebuah APBN sebagaimana fungsinya yakni :

1.      Fungsi Otorisasi. Pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk tahun itu. Anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.      Fungsi Perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman negara untuk merencanakan kegiatan. Perencanaan berguna untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan di gunakan ke depannya. Perencanaan digunakan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada sektor apa saja. Jika pemerintah ingin fokus memajukan pendidikan, maka pemerintah dapat merencanakan anggaran pendidikan lebih besar dari sebelumnya.

3.      Fungsi Pengawasan. Anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat encana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran bisa di ibaratkan sebagaianggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran

1.2  Perumusan masalah

1.    Bagaimana pengertian dan tujuan penyususan APBN?

2.    Bagaimana struktur APBN saat ini ?

3.    Bagaimana fungsi APBN ?

4.    Bagaimana hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi?

1.3  Manfaat penulisan

Selain sebagai tugas, penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuankita terutama tentang maksud dan tujuan dari APBN tersebut

 

BAB II

PEMBAHASAN

Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dalam mengelola keuangannya. dalamrangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan diperlukan peraturan mengenai penerimaandan pengeluaran uang negara. oleh karena itu setiap awal periode disusun APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara.

1.      Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, adalah rencana keuangantahunan pemerintahan Negara indosia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat, APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negaraselama satu tahun anggaran (1 januari – 31 desember).Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN diatur olelh undang undang.

Setiap tahun pemerintah menyusun APBN. Landasan hukum serta tata cara penyusunanAPBN terdapat di dalam undang undang 1945 pasal 23 ayat 1,2,3 disebutkan bahwa

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besanya kemakmuranrakyat.

Pada pasal 23 ayat 2 Rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan daerah.

Pada pasal 23 ayat 3disebutkan

Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden,pemerintah menjalakan APBN tahun lalu.

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan/kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan pr!duksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ek!n!mi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainyamasyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Kebijakan ekonomi makro Indonesia pada dasarnya merupakan keeinambungan dari tahun tahun sebelumnya.hal ini mengingtakan bahwa bahwa konsistensi kebijakan sangat diperlukan dalam mencapai sasaran pembangunan,baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. olehkarena itu kebijakan ekonomi makro tersebut ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul,tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas kualitas dan kinerja perekonomian

2.      Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Keseimbangan Umum (Surplus/Defisit Anggaran), (e) Pembiayaan Anggaran. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (a) pertumbuhan ekonomi, (b) inflasi, (c) tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (e) harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (ICP), dan (f) produksi/lifting minyak atau (g) lifting gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen dalam struktur APBN terdapat pada poin yang membahas mengenai postur APBN.

Faktor-faktor Penentu APBN Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Pendapatan Negara Besaran pendapatan negara dalam tahun tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a)      indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;

b)      kebijakan pendapatan negara;

c)      kebijakan pembangunan ekonomi;

d)     perkembangan pemungutan pendapatan Negara secara umum; dan

e)      kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target pertumbuhan inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, kebijakan pemberian stimulus fiskal, dan lainnya.

2.      Belanja Negara Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a)      asumsi dasar makro ekonomi

b)      kebutuhan penyelenggaraan Negara

c)      kebijakan pembangunan

d)     risiko (bencana alam, dampak kirisi global)

e)      gejolak ekonomi makro,

f)       kebijakan stimulus fiskal, dan

g)      kondisi dan kebijakan lainnya.

3.      Pembiayaan Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a)      asumsi dasar makro ekonomi

b)      sumber dan kebutuhan pembiayaan

c)      kondisi dan kebijakan lainnya.

3.      Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan,perekonomian meningkatkan  pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian,dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi literasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, danstabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajibannegara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. surplus penerimaan negaradapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

1.      Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,dengan demikian,pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat

2.      Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi ped!man baginegara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana/rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut, direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka,pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proek tersebut agar bisa berjalan dengan lancer

3.      Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintahmenggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak

4.      Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi penganggurandan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonmian

5.      Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilandan kepatutan

6.      Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memeliharadan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

4.      APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikat!r yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran rakyat.indikator indicator yang menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN adalah indicator makro ekonomi yang  menjadi indicator dalam proses pertubuhan ekonomi,

Ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat walaupun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai:

1.      Masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Pengangguran yang tinggi terkait kepada pertambahan penduduk dan kualitas pendidikan dan skill sebagian terbesar ,di lain pihak pasar tenaga kerja juga kurang fleksibel, artinya, amat mahal bagi perusahaanuntuk mengurangi tenaga kerjanya kalau pasarnya menciut. Biaya pesangin untuk pemutusanhubungan kerja amat tingginya. Karena hubungan industrial di indonesia kurang menguntungkan perusahaan maka banyak bakal investor internasional memilih lokasi cina dan Vietnam ketimbang Indonesia.

2.      Lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental terkait.lemahnya kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidak pastian. Indonesia sekarang  terkenal sebagai high cost economy. salah suatu sumber ekonomi  biaya tinggi adalah kurang memadainya infratruktur, karena sejak 1998 praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infrstruktur ini. sebetulnya masih ada suatu rintangan fundamental, yakni intermediasi sistim perbankan belum bisa bekerja secara normal  karena ketatnya prudential rules yang baru danmasih ada trauma kredit macet.Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan bagi investor swasta. tetapi, pengelolaan APBN ini masih mengandung permasalahan sendiri, yang juga terkait dengan prinsip kehati/hatian (prudence).

 

BAB III

PENUTUP

 

A.    Kesimpulan

APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluarannegara selama satu tahun anggaran. tujuan penyusunan APBN adalah sebagai ped!man pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangkamelaksanakan kegiatan/kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ek!n!mi yang cukup tinggi serta pada akhirnyaditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN dengan menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). sejalan dengan itu, format danstruktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-account.format dan struktur I-account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.

APBN dan pertumbuhan ek!n!mi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al!kasi danayang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. 'engan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi

 

REFRENSI

https://hot.liputan6.com/read/4363053/fungsi-apbn-bagi-negara-dan-manfaatnya-untuk-masyarakat

Buku DASAR DASAR PENYUSUSNAN APBN DI INDONESIA (edisi II)