PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN DARI PEMERINTAH KOTA AMBON

PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH BERKAITAN DENGAN PENGENTASAN KEMISKINAN

    Sejauh ini program-program yang digulirkan oleh Pemerintah antara lain program kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan Non Tunai Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN), Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ), Bantuan Keluarga Miskin - Inpres Delta (BKM – IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), PEMP, LUEB, Kredit Usaha Rakyat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program-program dari BUMN khususnya dengan dana CSR, namun hasilnya tingkat kemiskinan nyata masih tinggi dalam kondisi sosial kita. Pada dasarnya kita tidak bisa hanya menyalahkan Pemerintah jika tingkat kemiskinan masih tinggi, karena bukan hanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan problema klasik dan mengakar, dan problema abadi dalam sejarah kemanusiaan, mengapa kita menuntut lebih kepada Negara untuk menyelesaikannya karena Negaralah yang memiliki kekuatan yang besar, sumber daya keuangan, manusia, teknologi yang besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, harusnya program- program Pemerintah yang lintas Kementerian, lintas SKPD dan lintas sektoral dapat menyelesaikannya.

Problem bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang ada di wilayah Provinisi Maluku sangatlah kompleks, namun seyokyanya Pemerintah Daerah memiliki terobosan program yang lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan kemiskinan, masalah kekurangan infrastruktur baik laut, jalan darat, sekolah-sekolah dasar, menengah, atas, PUSKESMAS, harus dapat disediakan lengkap dengan pegawai dan tenaga medis, pendidikan untuk memberikan pelayanan kepada orang miskin dan rakyat banyak di setiap daerah. Memang hampir setiap daerah di era otonomi ini masih belum bisa disebut otonom dari sisi keuangan, sebagai contoh pertanyaan apakah Pemerintah Daerah mampu membiayai sendiri untuk penyediaan pelayanan dasar yang berhubungan dan memiliki relasi dengan pengentasan kemiskinan, berapa besar kontribusi PAD dalam APBD kota, kabupaten tersebut.

Penanggulangan kemiskinan

1.    Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Pemerintah terus melanjutkan upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kegiatan pembangunan dengan memberikan perhatian lebih besar bagi masyarakat yang kurang beruntung. Sejak tahun 2005 pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sejumlah beasiswa untuk mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Alokasi dana BOS sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terus meningkat, yaitu Rp 5,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 11,9 triliun pada tahun 2008

2.    Peningkatan Pelayanan Kesehatan Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui

(1) pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di rumah sakit;

(2) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal, dan kepulauan;

(3) pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kesehatan penduduk miskin adalah dengan memberikan kartu asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (askeskin) atau sekarang disebut Bpjs

3.    Perbaikan Gizi Masyarakat Program peningkatan gizi masyarakat dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia di antaranya melalui kegiatan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin. Kegiatan revitalisasi posyandu juga dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat khususnya anak balita. Kegiatan posyandu dilakukan di antaranya melalui kegiatan penimbangan anak balita, pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Kegiatan lain yang dikelola oleh masyarakat juga terus difasilitasi seperti gerakan PKK, gerakan keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan gerakan air susu ibu eksklusif (ASI Eksklusif).

4.    Peningkatan Ketahanan Pangan Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Namun, masih banyak penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, pemerintah melaksanakan program beras untuk keluarga miskin (raskin). Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

5.    Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah telah mengonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM juga merupakan instrumen program untuk percepatan pencapaian MDGs sampai tahun 2015. Tujuan umum PNPM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesempatan kerja. Pemanfaat langsung PNPM adalah (1) kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan; (2) kelompok penganggur dan pencari kerja di perdesaan dan perkotaan; (3) kelembagaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan; dan (4) kelembagaan pemerintahan local